Perjuangkan Kepastian Karier, Komisi X DPR RI Setujui Usulan Alih Status 10.942 Dosen PPPK Menjadi PNS
Media Center- Asosiasi Dosen
ASN PPPK Indonesia (ADAPI) hari ini resmi melangsungkan Rapat Dengar Pendapat
Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara
I, Senayan. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu
Hadrian Irfani, S.T.
Dalam pertemuan strategis tersebut,
ADAPI menyampaikan evaluasi mendalam terkait skema kepegawaian Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan tinggi. Poin
krusial yang dibawa oleh Ketua Umum ADAPI, Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.I,
menyoroti bahwa filosofi kebijakan PPPK saat ini belum dirancang sebagai skema
kepegawaian jangka panjang dan masih dipenuhi tantangan regulasi serta
administratif.
"Pengembangan karier dosen ASN
PPPK menghadapi jalan buntu akibat konstruksi regulasi yang ada saat ini. Oleh
karena itu, kami secara resmi mengusulkan penyesuaian atau alih status bagi
10.942 dosen PPPK menjadi Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) demi menjamin
kepastian status kepegawaian dan keberlanjutan pengabdian dosen dalam jangka
panjang," tegas Dr. Moh. Nor Afandi yang sekaligus sebagai Kepala Pusat
Studi Pesantren LP2M UIN KHAS Jember.
Respon dan Komitmen Komisi X DPR RI
Mendengar aspirasi tersebut, Komisi
X DPR RI memberikan respon positif dan menyepakati poin-poin pandangan
strategis sebagai berikut:
1. Satu Skema Dosen PNS: Komisi X DPR RI menyetujui bahwa kebijakan
nasional ke depan terkait kepegawaian dosen di perguruan tinggi harus diarahkan
dalam satu skema yang setara dan terpadu, yaitu Dosen PNS.
2. Keberlanjutan Beasiswa S3: Komisi X DPR RI mendukung penuh
penyelesaian persoalan dana penerima beasiswa studi lanjut On Going melalui
penyediaan skema pembiayaan lanjutan yang adil.
3. Integrasi ke RUU Sisdiknas: Seluruh masukan dan tuntutan dari
asosiasi dosen akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan strategis dalam proses
penyusunan dan penyempurnaan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
(RUU Sisdiknas).
Langkah maju ini menjadi angin
segar bagi ribuan dosen PPPK di seluruh Indonesia. Seluruh berkas paparan dari
asosiasi dosen telah resmi diterima dan dinyatakan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari agenda pembahasan bersama pemerintah ke depan.
ADAPI berkomitmen akan terus
mengawal komitmen politik DPR RI ini hingga melahirkan regulasi konkret yang
berpihak pada kepastian nasib dan marwah akademik dosen Indonesia.
Tag : Berita Terkini