Menuju Pemberdayaan Berbasis SDGs, UIN KHAS Gelar Halaqah Integrasi Nilai Pesantren
JEMBER, LP2M — Halaqah Pengasuh Pesantren: Integrasi Nilai digelar di Hotel Bintang Mulia, Kamis (23/10/2025), mengusung tema “Integrasi Nilai-Nilai Pesantren untuk Pemberdayaan Masyarakat: Membangun SDM Berkualitas, Lingkungan Lestari dan Ekonomi Mandiri.” Kegiatan menghadirkan para pengasuh pesantren dan akademisi untuk membahas penguatan peran pesantren di level komunitas.
Ketua LP2M UIN KHAS Jember, Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.Si., menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Santri Nasional 2025 yang dipusatkan di UIN KHAS Jember. “Santri hari ini banyak yang menempuh pendidikan sarjana, magister, bahkan doktor; ini menegaskan pesantren sebagai lembaga yang siap bersaing di ranah akademik dan sosial,” ujarnya dalam sambutan pembuka.
Rektor UIN KHAS Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., menekankan kekhasan pesantren yang acap kurang terbaca dalam riset luar karena karakter uniknya. Ia menyinggung panca jiwa (keihklasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah, dan kebebasan) sebagai pembeda bermakna yang berdampak pada cara pesantren membina santri dan melayani masyarakat. “Distingsi ini adalah modal sosial yang harus diintegrasikan dalam desain pemberdayaan,” kata Hepni.
Halaqah menghadirkan Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D., dan Dr. Achmad Maulani (Staf Khusus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI) sebagai pembicara. Dalam paparannya, Prof. Masdar menekankan integrasi spiritual–sosial–produktif di pesantren: penguatan SDM (integrasi ilmu agama–umum, vokasi, santripreneurship, kolaborasi kampus–industri), lingkungan lestari (gerakan eco-pesantren, konservasi, energi terbarukan), serta ekonomi mandiri (koperasi/BMT, ekonomi sirkular, digitalisasi). Pendekatan ini diposisikan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Dr. Achmad Maulani menambahkan kerangka kebijakan nasional yang menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai kunci pengentasan kemiskinan melalui tiga langkah: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong kemiskinan. Ia juga menyoroti mandat Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat beserta payung regulasinya, serta pentingnya menjadikan desa sebagai empowerment hub dan memperluas penciptaan kerja.
Dalam konteks pesantren, Maulani menekankan tantangan nyata, dari kesenjangan fasilitas, kebutuhan modernisasi kurikulum terapan (sains, kewirausahaan, teknologi), hingga tata kelola keuangan,seraya mendorong revitalisasi infrastruktur, penguatan ekosistem ekonomi santri, digitalisasi tata kelola, dan pemanfaatan dana abadi pesantren. “Negara kini berorientasi pada empowerment heavy, negara terlibat langsung dalam pemberdayaan, bukan semata bantuan,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Prof. Masdar mendorong reorientasi kurikulum, penguatan kapasitas kiai–santri di bidang wirausaha dan ekologi, digitalisasi manajemen, serta jejaring kolaborasi triple helix (pesantren–kampus–dunia usaha/pemerintah). “Santri hari ini adalah green leaders dan social innovators,” tandasnya, seraya menekankan bahwa revitalisasi adalah transformasi nilai, bukan sekadar modernisasi.
Panitia menyebut halaqah ini diharapkan merumuskan peta jalan integrasi nilai yang operasional, mulai checklist kepatuhan etika, program eco-pesantren, hingga inkubator santripreneur dan penguatan koperasi/BMT. Implementasi diarahkan bersifat terukur: indikator kinerja visibilitas dan dampak sosial menjadi rujukan evaluasi, dengan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat replikasi praktik baik di pesantren. Alf
Tag : Pendidikan, Sosial